CATATAN KECIL DIKLAT PRAJABATAN ANGKATAN XI


CATATAN KECIL :

PELAKSANAAN DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III ANGKATAN XI TAHUN 2009 KABUPATEN PEKALONGAN

Oleh : Solikhin

Diklat Prajabatan Angkatan XI tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2009 sampai dengan 16 Desember 2009 di Eks Kabupaten Pekalongan. Diikuti oleh 43 peserta terdiri dari 39 eks Guru Bantu dan 4 tenaga teknis UPT Dindik kabupaten Pekalongan. Berkat ketekunan, kedisplinan, pantang menyerah, dan kerja keras, akhirnya sejumlah 43 peserta tersebut dapat lulus diklat prajabatan dengan baik.

Ada beberapa catatan yang menarik untuk kita telaah dari kegiatan diklat prajabatan angkatan XI  tahun 2009, diantaranya sebagai berikut:

  1. 1. Pelaksanaan Diklat Prajabatan Angkatan XI yang terlambat hingga 2 tahun

Sulit dimengerti bagi kami, mengapa diklat prajabatan angkatan XI bisa sampai terlambat nyaris 2 tahun? Padahal ketentuannya jika CPNS hingga melebihi 2 tahun sebagai CPNS dapat digugurkan untuk menjadi PNS (Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian).  Alasan yang pernah saya dengar adalah ketidaktersediaan anggaran  untuk pelaksanaan Diklat Prajabatan angkatan XI. Lucukan? Seharusnya BKD dan DIKLAT sudah mengajukan anggaran jauh-jauh hari untuk penyelenggaraan diklat kepada PEMDA untuk diajukan dalam RAPBD yang akan digodok bersama DPRD kabupaten. Jika hal ini sudah dilakukan oleh BKD, maka kesalahan vital terdapat pada PEMDA, tetapi jika PEMDA pun sudah mengajukan RAPBD dan sudah mendapat persetujuan DPRD menjadi APBD, maka secara yuridis hukum prosedur penyelenggaraan diklat prajabatan angkatan XI sudah tersedia anggarannya. Sekali lagi secara yuridis formal tidak ada yang bisa dipersalahkan. Jika masalah anggaran menjadi alasan vital, maka pertanyaan selanjutnya adalah mengapa diklat prajabatan golongan I dan II dapat dilaksanakan? Padahal mereka diangkat CPNS bersama-sama dengan golongan III pada bulan Mei 2008? Lalu kemana anggaran itu mampir? Saya tidak akan mengkaji hal ini. Yang lebih penting adalah diklat prajabatan angkatan XI dapat terlaksana, meskipun timingnya diujung tanduk.

Mudah-mudahan saja keterlambatan ini bukan ajang ”balas dendam”, karena pelaksanaan pengangkatan CPNS tenaga honorer telah diobrak-abrik oleh Guru Bantu yang merasa didzolimi, sementara peserta diklat prajabatan angkatan XI berisi eks Guru Bantu.

  1. 2. Sarana dan prasarana Diklat Prajabatan yang tidak representatif

Ketika penempatan diklat prajabatan di eks kabupaten Pekalongan, kami merasa bersyukur mengingat dekatnya lokasi dari tempat tinggal peserta diklat prajabatan. Tetapi ketika kami memasuki area tersebut, kami menemukan betapa tidak reprsentatifnya sarana dan prasana yang tersedia. Gedung yang  kumuh, ruangan-ruangan yang nyaris roboh, kamar-kamar yang rusak ringan atau berat, air yang tidak bersih, kamar mandi yang bocor, WC yang mampet, lampu mati, kebersihan yang tidak terjaga, dan masih banyak lagi yang tidak dapat kami inventarisir satu per satu.

Ditambah lagi adanya aroma magis yang menyertai keberadaan gedung tersebut, maklum saja gedung tua itu sudah tidak berpenghuni lagi.

Pertanyaannya : mengapa penempatan diklat prajabatan selalu disitu, padahal keadaannya sudah tidak layak lagi? Jika jawabannya hanya untuk memanfaatkan ”aset daerah”, maka kebodohan dan kebohongan publik telah dilakukan dan kami menjadi korbannya. Bukankah masih ada aset-aset gedung lain yyang masih bisa digunakan? Jika memang selamanya penempatan diklat parajabatan akan ditempat disitu, maka seharusnya pembenahan sarana dan prasana mutlak harus dilakukan. Jika sekali lagi alasannya pembenahan tersebut karena terbatasnya faktor anggaran, maka PEMDA harus melakukannya secara bertahap, tidak perlu total sekaligus.

Bagaimana dengan widya iswara propinsi dan kabupaten? sebagai seorang guru, setidaknya kita bisa memberi penilaian. Kesimpulan yang pernah kita teliti adalah 75% widya iswara propinsi baik dalam hal pembelajaran, sisanya 25% belum baik dalam hal pembelajaran. Sedangkan untuk widya iswara kabupaten 50% : 50% untuk yang baik dan belum baik.

Silakan input (masukkan) ini menjadi bahan rujukan untuk perbaikan selanjutnya.

  1. 3. Pemberian peringkat lulusan yang ABS (Asal Bapak Senang)

Jika membahas ini saya tergelitik bukan main, tapi katakan saya cemburu  karena tidak mendapat peringkat 5 besar. Artinya ada teman-teman peserta diklat prajabatan yang lebih layak mendapatkan peringkat itu, ketimbang yang masuk dalam 5 besar.

Coba pikirkan, yang menempati peringkat pertama justru teman yang baru ”NIFAS” (habis melahirkan). Orang awam tidak ada yang memprediksi kalau dia bakal yang menempati peringkat pertama karena keterbatasan gerak, aktivitas, inisiatif, prakarsa, kedisiplinan, tanggung jawab dan lain-lain  pasti kalah dengan orang normal pada umumnya (baca: tidak sedang NIFAS). Tetapi mengapa dia yang menempati peringkat pertama? Ada apa dibalik semua ini? Jika jawabannya: bukankah nilai ujian dia tertinggi, maka panitia jelas telah melakukan pelanggaran dalam memberikan penilaian. Bukankah penilaian tidak hanya dilakukan oleh panitia penyelenggara saja, tetapi juga oleh ”widya iswara” atau balai Diklat propinsi?

Kita tahu betul bahwa ada beberapa aspek penilaian yang dilakukan oleh Widya Iswara Propinsi Jawa Tengah, selain ujian akhir. Selebihnya memang hak prerogratif panitia penyelenggara, tetapi apakah memberikan penilaian berlebih pada orang yang sedang NIFAS bukan suatu keteledoran? Intinya adalah panitia sangat tidak transparan dalam memberikan penilaian. Mengapa saya berani mengatakan begitu? Karena saya punya teman di Badan Diklat DEPAG Semarang, yang mengatakan bahawa penilaian di sana sangat transparan dan peserta berhak untuk tahu.

Ini hanya ultimatum agar penyelenggara diklat prajabatan bersikap profesional dan obyektif, bukan subyektif. Apalagi didasari faktor ”balas dendam”.

  1. 4. Pengurusan syarat penegrian yang membutuhkan PAK DASAR

Awalnya syarat penegrian yang disampaikan oleh widya iswara hanya berkisar 3 (tiga) hal yaitu : STPPL Prajabatan, DP3,dan Lulus check kesehatan. Namun pada praktiknya syarat tersebut ditambah satu lagi yaitu memiliki PAK DASAR bagi tenaga Guru. Maka dengan terburu-buru kami menyiapkan DUPAK dan hasilnya sangat tidak maksimal.

Dalam perjalanannya DUPAK ini terhenti di Dinas Pendidikan, padahal pihak BKD memberi deadline sebelum tanggal 20 Pebruari 2010 harus sudah dikumpulkan di BKD. Maka kami mendesak pihak Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan pengoreksian DUPAK dengan konsekuensi-konsekuensi yang harus kami tanggung bersama. Targetnya adalah SK PNS dapat segera diterbitkan sehingga gaji 100% bulan depan (Maret) dapat kita terima.

Kita semua bekerja keras, tetapi hasilnya gaji bulan Maret tetap tidak bisa diterima 100%. Alasannya karena amprah gaji sudah terlanjur diterbitkan pada pertengahan bulan, sehingga pengajuan kita dianggap terlambat.

Kita tunggu saja pada bulan April 2010 ini, semoga gaji 100% dapat kita terima. Yang patut kita syukuri SK PNS kita terhitung dari bulan Januari 2010, sehingga kita dapat rapel gaji sebanyak 3 bulan.

  1. 5. Perolehan Tunjangan nonsertifikasi yang disamakan dengan CPNS

Dampak lain dari sebuah kebijakan publik yang sangat merugikan kita adalah pemberian tunjangan bagi guru nonsertifikasi. Sesuai Kepres No.52 tahun 2009 tunjangan ini diberikan kepada guru PNS yang belum mengikuti sertifikasi. Permasalahannya adalah status kita yang disamakan dengan CPNS, padahal secara yuridis per Januari 2010 kita sudah PNS. Sekali lagi, akibat keterlambat penyelenggaraan Diklat Prajabatan, kita harus menanggung akibat ini. Sementara pengangkatan CPNS yang seangkatan dengan kita yaitu pada bulan Mei 2008  dan sudah mengikuti diklat prajabatan mulai bulan April 2009 dapat menerima tunjangan nonsertifikasi penuh selama  12 bulan karena dianggap sudah PNS.

Dan yang lebih parah lagi adalah pemberian tunjangan nonsertifikasi yang diterimakan kepada kita menjadi sebanyak 4 bulan disamakan dengan CPNS yang baru bekerja (SPMT) sejak Agustus 2009. Adilkah ini? Jawabannya kembali kepada diri kita masing-masing dalam mendefinisikan kebijakan publik ini.

  1. 6. Tidak dipanggil untuk mengikuti sertifikasi

Fenomena unik terjadi lagi ketika adanya pemanggilan teman-teman yang mengikuti sertifikasi guru. Ada banyak data teman-teman guru yang dipanggil mengikuti sertifikasi guru adalah guru-guru muda yang baru lulus S1 dan memiliki masa kerja lebih sedikit dibandingkan kita yang sudah lama bekerja di sekolah swasta tetapi memang baru bekerja di sekolah negeri sejak 2003.

Dan setelah kami menerjunkan tim untuk menyelediki fenomena ini, ternyata data yang dipakai Dinas Pendidikan kabupaten untuk memanggil guru-guru untuk mengikuti sertifikasi adalah berdasarkan data yang dikirimkan dari sekolah tempat kita bekerja, bukan dari data yang bolak-balik kita isikan sejak pengurusan NUPTK sampai pendataan terakhir mengenai guru-guru yang belum bersertifikasi. Yang lebih ngeri lagi adalah munculnya kesimpulan kami bahwa faktor ”kedekatan” dengan pejabat di dinas pendidikan kabupaten sangat berperan dalam pemanggilan siapa-siapa yang harus mengikuti sertifikasi guru. (untuk selengkapnya baca di http://solikhinktps2.blogspot.com)

Bagaimana selanjutnya nasib kita? Paling cepat 2011 kita mulai ada yang dipanggil untuk mengikuti sertifikasi, dan saya ragu kita sejumlah 39 dapat dipanggil semua. Sekali lagi, karena yang dipakai dasar pemanggilan adalah masa kerja pada sekolah negeri bukan sejak awal kita bekerja, meskipun saya tahu benar kalau angkatan kita rata-rata sudah bekerja selama 10 tahun bahkan ada yang sudah bekerja selama 25 tahun, tetapi ketahuilah Dinas Pendidikan kabupaten tidak memperdulikan hal ini, meskipun mereka tahu aturannya bahwa penghitungan masa kerja adalah sejak guru tersebut bekerja baik di sekolah swasta atau negeri, tidak ada bedanya.

KOMITMEN ANGKATAN XI : ”REFORMIS DAN ANTI KKN”

Bertolak dari refleksi pengalaman pahit yang selalu kita alami, marilah kita tegakkan kembali komitmen angkatan XI untuk selalu tampil reformis dan anti KKN. Jika 5 tahun lagi diantara kita ada yang sudah menjadi pejabat penting, segeralah amalkan komitmen ini. Bagi kita yang belum menduduki jabatan penting mulailah dari hal-hal kecil yang ada di sekita kita. Ingat, jangan takut selama kita berjalan di atas rel kebenaran. Saya yakin angkatan kita mampu melakukan ini, tanpa pandang bulu, kalau memang kita ingin menjadikan kabupaten kita selangkah lebih maju dan pendidikan kita tidak terpuruk lebih dalam lagi.

Satu hal yang harus kita pegang teguh, bahwa Tuhan selalu melihat apa yang kita sembunyikan dan yang kita perbuat. Jadi, mendekatlah selalu kepada Tuhan karena kita selalu dalam pantauannya. Bekerjalah dengan mengedepankan profesionalitas yang tinggi tetapi tetap mempertimbangkann oleh hati nurani yang luhur, bukan emosi sebagai panglima. Ada saatnya kita mendahulukan rasionalitas baru kemudian hati nurani, tetapi ada saatnya pula kita mendahulukuan hati nurani baru kemudian rasionalitas.

Satu hal yang harus kita ingat, jangan pernah mendzolimi satu orang/golongan apapun. Pengalaman kita adalah jawabannya. Jangan pernah timpakan pengalaman pahit ini kepada yunior-yunior kita, karena jika itu kita lakukan bebarti kita tidak pernah melakukan perubahan apapun.

Semoga Allah SWT selalu bersama kita. Amin.

Penulis : Solikhin, S.Pd., mantan sekjen Guru Bantu Kabupaten Pekalongan.

1 Komentar

Filed under pendidikan

One response to “CATATAN KECIL DIKLAT PRAJABATAN ANGKATAN XI

  1. Sukani, S.Pd.

    sabr ya mas, saya juga yg sudah PNS belum dipanggil sertifikasi dan blm mendapat tunjangan non sertifikasi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s