KISI-KISI UAS PKN KLS IX


Bagi siswa-siswi kls IX yang membutuhkan kisi-kisi UAS mapel PKn, berikut saya unggah kisi-kisi tersebut.

Semoga bermanfaat.

Kisi-kisi Soal UAS PKn SMP 2010/2011

oleh

Guru PKn Poenyamu

1. Pengertian norma adalah ….

Kaidah atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup, sehingga mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya baik di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Ciri-ciri perjuangan sebelum 1908 adalah….

a. masih bersifat kedaerahan,

b. kalah persenjataan,

c. bergantung pada pimpinan

3. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok…

1. Pada waktu itu Soekarno dan Moh. Hatta, tokoh-tokoh menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Moh. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan pemuda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia, menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang.

2. Sebelumnya golongan pemuda telah mengadakan suatu perundingan di salah satu lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur Jakarta, pada tanggal 15 Agustus. Dalam pertemuan ini diputuskan agar pelaksanaan kemerdekaan dilepaskan segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Hasil keputusan disampaikan kepada Ir. Soekarno pada malam harinya tetapi ditolak Soekarno karena merasa bertanggung jawab sebagai ketua PPKI.

4. Pengertian HAM menurut UU No. 39 tahun 1999 adalah….

Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

5. Tugas dan wewenang Komnas HAM  adalah ….

KOMNAS HAM bertugas dan berwenang dalam (Pasal 89 UU HAM):

1) Meneliti berbagai peraturan yang berkaitan dengan HAM;

2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM;

3) Menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran HAM;

4) Memanggil para pihak serta saksi meminta bukti yang diperlukan;

5) Memberikan pendapat terhadap perkara tertentu dalam proses peradilan, bila terdapat pelanggaran HAM;

6) Mediasi perdamaian kedua belah pihak; dan

7) Menyampaikan rekomendasi atas kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti.

6. Kategori pelanggaran HAM menurut Richard Falk…

a. Pembunuhan besar – besaran (genocide);

b. Rasialisme resmi;

c. Terorisme resmi berskala besar;

d. Pemerintahan totaliter;

e. Penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan–kebutuhan dasar manusia;

f. Perusakan kualitas lingkungan;

g. Kejahatan – kejahatan perang.

7. Contoh upaya penegakkan HAM di lingkungan sekolah….

a. Mematuhi dan menghargai tata tertib yang dibuat oleh sekolah;

b. Menghargai upaya bapak-ibu guru dalam membina dan mendidik siswa di sekolah;

c. Mendukung kehidupan yang demokratis di sekolah;

d. Mendukung kebiasaan hidup bersahabat, rukun, dan saling menghargai;

e. Menghargai dan menghormati waktu belajar, dan sebagainya.

8. Contoh kasus pelanggaran HAM….

a. Kerusuhan Mei di beberapa kota meletus. Aparat keamanan bersikap pasif dan membiarkan. Ribuan jiwa meninggal, puluhan perempuan di perkosa dan harta benda hilang.

b. Tanggal 13-15 Mei 1998; Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa Trisakti di Jakarta, dua hari sebelum kerusuhan Mei;

c. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa dalam demontrasi menentang Sidang Istimewa 1998. Peristiwa ini terjadi pada 13-14 November 1998 dan dikenal dengan Tragedi Semanggi, dan lain-lain.

9. Bentuk-bentuk penyampaian pendapat dimuka umum adalah ….

a. unjuk rasa atau demonstrasi;

b. pawai;

c. rapat umum; dan atau

d. mimbar bebas.

10. Contoh aktualisasi hak kemerdekaan berpendapat di lingkungan sekolah….

1. Bertanya tentang pelajaran kepada guru

2. Menyampaikan pendapat ketika diskusi

3. Memberikan saran atau kritikan bagi kemajuan sekolah

4. Dsb.

11. Arti penting ideologi bagi suatu bangsa….

Memberi dasar arah dan tujuan bagi bangsa dan negara dalam menjalankan kehidupannya

12. Contoh penerapan nilai Pancasila sila ketiga….

a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;

b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan;

c. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa;

d. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia;

e. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

f. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika;

g. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

13. Perbedaan sistem kabinet parlementer dan kabinet presidensial…

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :

1. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.

2. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.

3. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.

4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.

5. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebgai symbol kedaulatan dan keutuhan negara.

6. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentukan parlemen baru.

Ciri-ciri dari sistem pemerintaha presidensial adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.

2. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.

3. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.

4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.

5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.

6. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.

14. Konstitusi yang berlaku di Indonesia….

1. Periode Berlakunya UUD 1945 [ 18 Agust 1945-27 Desember 1949 ]

2. Periode berlakunya Konstitusi RIS [ 27 Desember 1949-17 Agustus 1950]

3. Periode Berlakunya UUDS 1950 [ 17 agustus 1950-5 Juli 1959 ]

4. Periode Berlakunya kembali UUD 1945 [ 5 Juli 1959-19 Oktober 1999 ]

15. Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 Amandemen….

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

4. Presiden

5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

6. Kekuasaan Kehakiman

a. Mahkamah Agung (MA)

b. Mahkamah Konstitusi (MK)

c. Komisi Yudisial (KY)

16. Contoh sikap warga negara patuh terhadap hukum….

1. Membayar pajak tepat pada waktunya.

2. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

3. Membawa SIM, STNK dan Helm apabila bermotor.

4. Menghormati aparat penegak hukum.

5. Menjaga nama baik bangsa dan negara.

6. Menjaga kekayaan negara.

7. Menjaga keselamatan bangsa dan negara.

17. Pengertian main hakim sendiri….

Tindakan yang dilakukan warga terhadap seseorang atau lebih yang dianggap telah melakukan tindakan menganggu kepentingan masyarakat setempat.

18. Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi….

a. Menciptakan lingkungan bebas dari korupsi

b. Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi

c. Menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah

19. Contoh perbuatan yang termasuk korupsi….

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999).

2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999).

3. Setiap orang atau pegawai negeri sipil/penyelenggaranegara yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepadapegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001).

4. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001).

20. Pengertian sistem pemerintahan demokrasi….

Menurut etimologi/bahasa, demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu dari demos = rakyat dan cratos atau cratein=pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Oleh karena itu dalam sistem demokrasi rakyat mendapat kedudukan penting didasarkan adanya rakyat memegang kedaulatan.

21. Azas-azas pemilu….

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Azas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru.

a. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

b. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.

c. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

d. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”.

e. Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.

f. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu.

Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu itu tersebut.

22. Syarat-syarat hak pilih aktif dalam pemilu….

Hak pilih aktif adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk dalam suatu badan perwakilan.  Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Telah berusia 17 tahun/sudah menikah

2. Terdaftar sebagai pemilih bukan bekas anggota PKI atau ormas-ormasnya, tidak terlibat langsung/tidak langsung G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.

3. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

4. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dan diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih.

5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

23. Fungsi DPR….

Legislasi

Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Anggaran

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

Pengawasan

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

24. Landasan hukum bahwa Indonesia adalah negara demokrasi….

Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.

Sedangkan dasar hukum negara indonesia adalah negara demokrasi terdapat dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 Amandemen, yang berbunyi bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar.”

Perbaikan ini sesuai dengan pesan Pembukaan UUD 45 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia merdeka itu berkedaulatan rakyat, bukan berkedaulatan negara.

Prinsip-prinsip yang tertuang didalam UUD 45 setelah perubahan telah menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Walaupun masih terdapat banyak kelemahan, Indonesia telah tergolong sebagai negara yang demokratis dalam arti kata yang sebenarnya.

25. Contoh budaya demokrasi di lingkungan sekolah….

a. Pemilihan ketua OSIS

b. Bersedia bergaul dengan teman kuliah tanpa membeda-bedakan cantik jeleknya seseorang;

c. Menerima teman-teman yang berbeda latar belakang budaya, ras dan agama;

d. Menghargai pendapat teman meskipun pendapat itu berbeda dengan kita;

e. Mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah;

f. Sikap anti kekerasan.

26. Unsur-unsur negara….

Suatu negara apabila ingin diakui sebagai negara yang berdaulat secara internasional minimal harus memenuhi empat persyaratan faktor / unsur negara berikut di bawah ini :

1. Memiliki Wilayah

Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan. Untuk wilayah yang jauh dari laut tidak memerlukan wilayah lautan. Di wilayah negara itulah rakyat akan menjalani kehidupannya sebagai warga negara dan pemerintah akan melaksanakan fungsinya.

2. Memiliki Rakyat

Diperlukan adanya kumpulan orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan dipersatukan oleh suatu perasaan. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu ngara maka pemerintahan tidak akan berjalan. Rakyat juga berfungsi sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.

3. Pemerintahan Yang Berdaulat

Pemerintahan yang baik terdiri atas susunan penyelengara negara seperti lembaga yudikatif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lain sebagainya untuk menyelengarakan kegiatan pemerintahan yang berkedaulatan.

4. Pengakuan Dari Negara Lain

Untuk dapat disebut sebagai negara yang sah membutuhkan pengakuan negara lain baik secara de facto (nyata) maupun secara de yure. Sekelompok orang bisa saja mengakui suatu wilayah yang terdiri atas orang-orang dengan sistem pemerintahan, namun tidak akan disetujui dunia internasional jika didirikan di atas negara yang sudah ada.

27. Pengertian usaha pembelaaan negara….

Konsep bela negara dapat diartikan secara fisik dan non-fisik, secara fisik dengan mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh, secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan Negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.

28. Contoh usaha pembelaan negara oleh warga negara….

1. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling)

2. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri

3. Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn

4. Mengikuti kegiatan ekstraklurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka.

29. Landasan hukum kewajiban membela negara adalah….

1. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.

2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.

3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.

4. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.

5. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.

6. Amandemen UUD ’45 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3.

7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

30. Bentuk-bentuk ancaman/gangguan menurut Dephan (2003)….

a. Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri.

b. Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

c. Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.

d. Konflik komunal, kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konflik antar suku, agama maupun ras/keturunan dalam skala yang luas.

e. Kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya.

f. Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain.

g. Gangguan keamanan laut seperti pembajakan/perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem.

h. Gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan terorisme melalui sarana transportasi udara.

i. Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya.

j. Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa.

31. Pengertian otonomi daerah….

Otonomi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom

32. Instrumen/ landasan hukum otonomi daerah….

2.1 UUD 1945

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 & Pasal 18, 18 A dan 18 B.

2.2 Undang-Undang

2.2.1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1945

2.2.2 UU No. 22 Tahun 1948

2.2.3 UU No. 1 Tahun 1957

2.2.4 UU No. 18 Tahun 1965

2.2.5 UU No. 5 Tahun 1974

2.2.6 UU No. 22 Tahun 1999

2.2.7 UU No. 32 Tahun 2004

2.3 Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan ini menjadi dasar hukum otonomi daerah dalam melaksanakan kewenangan di daerah. PP No. 38 Tahun 2007 ini merupakan penjabaran langsung untuk dapat melaksanakan Pasal 14 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004.

33. Tujuan pemberian otonomi daerah….

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI. Hal itu berarti tujuan otonomi daerah adalah untuk memberdayakan daerah dan mensejahterakan rakyat

34. Lembaga eksekutif tingkat propinsi….

Gubernur

35. Sistem pemilihan kepala daerah….

Pilkada langsung

36. Sumber-sumber keuangan daerah yang termasuk PAD….

1. Hasil pajak daerah

2. Hasil retribusi daerah

3. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

37. Kebijakan publik adalah….

Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dengan ancaman dan peluang yang ada dan ditujukan memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan untuk mencapai tujuan tertent.

38. Sikap yang bijak menghadapi kebijakan publik yang tidak aspiratif….

a. Menyampaikan usul perbaikan kepada lembaga legislatif

b. Menanyakan kejelasan kebijakan publik tersebut kepada pembuat kebijakan

c. Tetap melaksanakan kebijakan publik tersebut sambil menunggu perubahan

39. Alur/proses perumusan kebijakan publik….

1. Penyusunan Agenda

2. Formulasi kebijakan

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

40. Akibat tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik….

1. tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat

2. tidak menyelesaikan permasalahan yang ada dan justru menimbulkan masalah baru

3. tidak dapat diterapkan dengan baik sebab tidak ada dukungan dari masyarakat

4. menimbulk keresahan dan kekecewaan masyarakat bahkan dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan

5. menimbulkan penolakan terhadap kebijakan publik misalnya unjuk rasa

41. Pengertian globalisasi menurut A.G. Mc.Grew (1992)….

Globalisasi adalah proses di mana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain

42. Tokoh penggagas demokrasi pada zaman Yunani kuno….

Plato (429-437 S.M) dan Aristoteles (384-322 SM)

43. Pasangan yang tepat antara bidang, peluang, dan tantangan dalam globalisasi….

1) Di bidang Ekonomi, terjadilah pasar global sebagai akibat bebasnya pertukaran barang dan modal.

2) Di bidang Politik, globalisasi telah menciptakan suatu pemerintahan dunia (world government) yang mengatur tata hubungan di antara negara-negara dan bangsa-bangsa.

3) Di bidang Sosial – makin mudahnya orang untuk bepergian ke mana-mana, menyebabkan bahwa orang-orang yang kaya dari negara-negara makmur banyak melakukan perjalanan, sebaliknya orang-orang miskin yang jumlahnya lebih banyak dan berada di negara-negara berkembang tidak dapat menikmati perjalanan atau kunjungan-kunjungan.

4) Di bidang Kebudayaan – bertumbuhnya kontak-kontak antar budaya sehingga menimbulkan kesadaran dan identitas budaya, serta sikap dan perilaku untuk saling menghargai, senang menikmati produk dan budaya asing, menerapkan praktek dan teknologi baru dan berpartisipasi dalam suatu “budaya dunia”.

5) Di bidang Informasi (Informational) – meningkatnya aliran informasi sampai ke lokasi-lokasi yang paling terpencil di bumi. Ini merupakan akibat dari perubahan teknologi menyusul penggunaan serta optik dalam industri komunikasi, satelit dan meningkatnya penggunaan telepon dan Internet.

6) Di bidang Lingkungan – tantangan lingkungan global hanya bisa dihadapi dan dipecahkan dengan kerjasama internasional, seperti misalnya perubahan iklim akibat pemanasan global, polusi udara, penerobosan batas-batas perairan, serta penangkapan ikan di lautan.

44. Arti penting globalisasi bagi bangsa indonesia….

Globalisasi memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia, yaitu kita dapat mengambil manfaat dari globalisasi dan menerapkannya di Indonesia. Manfaat globalisasi antara lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempermudah arus modal dari negara lain, dan meningkatkan perdagangan internasional.

45. Pengertian politik luar negeri….

Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain

46. Wujud komitmen Indonesia dalam politik luar negeri bebas-aktif….

1. Untuk mempertahankan kepentingan nasional Indonesia; keamanan dan kemakmuran Indonesia.

2. Dan juga untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas internasional

Wujud komitmen:

1. Bilateral; ASEAN

2. Multilateral; PBB, GNB, Kelompok 77, OKI, APEC, maupun G-20. Disamping itu, Indonesia juga aktif dalam berbagai forum kerjasama antar kawasan seperti ASEM (Asia dan Eropa), FEALAC (Asia dan Amerika Latin) maupun NAASP (Asia dan Afrika).

47. Pengertian prestasi diri adalah….

Berarti hasil usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau pribadi. Seseorang yang melakukan kegiatan dan menghasilkan sesuatu dikatakan berprestasi. jika dia telah meraih sesuatu dari apa yang telah diusahakannya, baik melalui belajar, bekerja, berolahraga dan sebagainya. Prestasi tersebut merupakan wujud optimalisasi pengembangan potensi diri. Sudah tentu prestasi dapat diraih setelah seseorang mengerahkan daya dan upaya, baik mencakup kemampuan intelektual, emosional, spiritual dan ketahanan diri dalam berbagai bidang kehidupan.

48. Tokoh dengan prestasi yang dimilikinya….

1. Arief Budi Witarto, Ahli Bioteknologi

2. Ilmuwan Indonesia Mendunia : Yogi Ahmad Erlangga, Matematikawan Hebat Asal Tasikmalaya

3.    Ilmuwan Indonesia Mendunia : Prof Dr. Mezak Arnold Ratag, Ahli Planetary Nebula Cluster

4.   Christine hakim: artis film

5.    Icuk sugiarto, taufik hidayat: bulu tangkis

6.   Yayuk basuki: tenis

7. Christa Lorenzia Soesanto adalah seorang pelajar Indonesia yang mempunyai banyak prestasi dalam bidang matematika. dan Komputer.

8. Chris john: petinju

9. Ali Khumaeni, mahasiswa asal Indonesia, mencatat prestasi di kancah internasional. Dia menyabet penghargaan di AS bidang Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) untuk aplikasi keamanan melalui analisis serbuknya.

10. Dsb.

49. Pengertian potensi diri….

Pengertian potensi diri adalah kemampuan yang dimiliki setiap pribadi (individu) yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dalam berprestasi. Potensi diri adalah kemampuan yang terpendam pada diri setiap orang, setiap orang memilikinya (Siahaan 2005:4)

50. Usaha-usaha yang dapat dilakukan siswa dalam menghadapi ujian….

Rajin Belajar dan berdoa

Mengikuti Bimbingan belajar

18 Komentar

Filed under pendidikan, PKn

18 responses to “KISI-KISI UAS PKN KLS IX

  1. suprikhatin

    thanks bro …. aku pingin ikut jejak ente buat blog tapi kok gak punya ilmunya

  2. risa

    saya tanya contoh sikap negara yang mematuhi keputusan Mahkamah Internasional

  3. ini bner kisi”nya kaan??
    klo bner mksih banget ya! :)

  4. kok ndak ada yang buat kota yaa

  5. Rangga

    Wah kalau untuk Kota pekalongan kira2 sama ngga’ ya?

  6. thank you,, it’s so helpfull…

  7. dimas

    ini yang buat ajaran 2011/2012 gak ada ya ??

  8. wahh cma gc y ksiny ma thn ni mga jach cma aminn

  9. Zoedi

    Makasih banyak Pak… saya sangat terbantu dengan tulisan2 Bapak…. Salam kenal dari saya…

  10. sandy taufik hidayat

    sebutkan perwujudan potensi diri?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s