PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU JILID 1


oleh

Solikhin*)

(Artikel ini saya sampaikan secara ringan tetapi tetap menggigit)

Pengantar

Hari ini saya berdiskusi dengan teman-teman pascasarjana di kampus Unnes bendan Ngisor. Ada pak Salim (MTs.TBS Kudus), pak Setyo (SMA 13 Semarang), dan saya (SMP 1 Doro-Pekalongan), serta teman-teman yang lain sebagai pendengar. Inti diskusi kita adalah menyoroti penetapan peserta sertifikasi Guru. Berikut pendapat tiga orang tadi tentang kondisi riil penetapan peserta sertifikasi guru di daerah masing-masing.

Pak Salim: “kalau di Kudus, penetapan peserta sertifikasi langsung diumumkan di Dindik,terus disitu sudah ditentukan Guru “A” melalui jalur PF (portofolio) atau PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) dan dimana harus ikut PLPG. tidak diikuti verifikasi data dan macam-macam”.

Pak Setyo:”kalau di Semarang, penetapan peserta sertifikasi didahului dengan adanya surat dari Dindik kepada sekolah-sekolah untuk mengirimkan data guru yang berhak mengikuti sertifikasi dengan dilampiri seluruh SK pengangkatan guru dari awal mengajar hingga SK terakhir. Data tersebut sudah masuk ke Dindik dan diolah oleh Dindik”.

Pak Solikhin: “kalau di Pekalongan, lain lagi, Dindik sudah mengirim data peserta ke sekolah-sekolah, kemudian tiap-tiap guru yang masuk dalam nominasi disuruh  untuk verifikasi data dengan  membawa SK CPNS/PNS (bagi PNS). sedang SK sebelum CPNS tidak dipertimbangkan. yang tidak memenuhi masa kerja 6 tahun dicoret/dibatalkan”.

Apa kesimpulan akhir yang kami peroleh? Dengan berkelakar kami simpulkan bahwa yang benar dalam penetapan peserta sertifikasi guru adalah pendapat pak Setyo (Semarang), karena yang paling dekat dengan LPMP. Semakin jauh daerah dari LPMP, maka penafsiran semakin jauh pula.

Analisis kasus

Mencermati pengantar di atas, ada beberapa point yang layak dianalisis:

(1) Standar minimal tiap-tiap daerah dalam penetapan peserta sertifikasi berbeda-beda. Hal ini dikarenakan kemampuan tiap-tiap pejabat daerah untuk menafsirkan buku pedoman penetapan sertifikasi guru 2011 berbeda-beda, sesuai dengan kualitas pejabat yang bersangkutan. Hal ini juga seperti kasus penentuan “tenaga honorer” tahun 2005 yang lalu. Akhirnya yang bermain adalah “kepentingan-kepentingan”.

(2) Secara Yuridis formal, dalam penetapan peserta sertifikasi harus dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam Buku 1 Penetapan Peserta sertikasi Guru 2011: “….Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi guru yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi guru. Akuntabel merupakan proses sertifikasi guru yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik”. (Pedoman Penetapan sertifikasi Guru 2011: 10). Pertanyaannya adalah apakah Dindik sudah melakukan hal ini?

(3) Dalam penetapan peserta sertifikasi Guru telah jelas diatur tentang urutan prioritas penetapan peserta sertifikasi Guru yaitu “….peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut: (1) masa kerja sebagai guru, (2) usia, (3) pangkat dan golongan, (4) beban kerja, (5) tugas tambahan, (6) prestasi kerja.(Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi  Guru 2011: 20)

Urutan ini adalah integrated bukan partial. artinya ketentuan urutan ini semuanya harus dipertimbangkan, bukan hanya satu sisi misalnya masa kerja saja.

(4) Dalam penghitungan masa kerja masih terjadi kerancuan penafsiran, padahal secara lugas sudah dijelaskan bahwa penghitungan masa kerja adalah berdasarkan masa kerja yang dimiliki guru yang bersangkutan dari awal guru mengajar hingga sekarang. Sebagaimana tertulis dalam buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru sebagai berikut.

“Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 6 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit yang bersangkutan sudah menjadi guru (contoh perhitungan masa kerja lihat urutan prioritas penetapan peserta pada BAB III)”.(Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2011: 17)

Bagaimana penghitungannya?

Penjelasan lebih lanjutnya sebagai berikut.

Masa kerja sebagai guru
Masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai guru baik sebagai PNS maupun bukan PNS.
Contoh perhitungan masa kerja:
Contoh 1
Guru “G” adalah seorang guru PNS yang memiliki masa kerja selama 10 tahun 5 bulan, namun guru “G” tersebut sebelum diangkat PNS telah mengajar sebagai tenaga honorer di sebuah SD selama 5 tahun 2 bulan. Masa kerja guru “G” dihitung kumulatif semenjak yang bersangkutan bertugas sebagai guru yaitu 15 tahun 7 bulan. (Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2011: 21)

(5) Yang tidak kalah penting adalah Selain masa kerja juga harus dipertimbangkan mengenai Tugas tambahan dan Prestasi kerja Guru yang bersangkutan. Misalnya apakah guru tersebut pernah jadi wakil kepala sekolah (swasta), apakah pernah berprestasi di tingkat kecamatan atau kabupaten, dsb.

Penjelasannya sebagai berikut.

Tugas tambahan
Tugas tambahan adalah jabatan atau tugas yang diemban oleh guru pada saat guru yang bersangkutan diusulkan sebagai calon peserta sertifikasi guru. Tugas tambahan yang dimaksud misalnya Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program/Jurusan, Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel, Kepala Unit Produksi Satuan Pendidikan, Kepala Perpustakaan Sekolah, atau Ketua Program  Keahlian.
Prestasi kerja
Prestasi kerja adalah prestasi akademik dan atau non akademik yang pernah diraih guru atau pembimbingan yang dilakukan guru dan mendapatkan penghargaan baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Di samping itu,  prestasi kerja termasuk kinerja guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (Buku 1 Pedoman Penetapan sertifikasi guru 2011: 22)

(6) Dalam hal tertentu, dengan alasan yang kuat Dindik juga dapat menetapkan peserta yang dengan catatan tertentu dapat dimasukkan sebagai peserta sertifikasi Guru misal karena kesalahan penulisan SK CPNS/PNS, sebagaimana penjelasan berikut.

“Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota harus memberikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan apabila ada peserta yang seharusnya belum mendapat giliran tetapi ditetapkan sebagai peserta”.(Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi  Guru 2011: 19)

Penutup

Aturan main tentang penetapan peserta sertifikasi sudah diatur dalam Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2011. Jika buku ini dipahami secara menyeluruh bukan partial, maka saya yakin pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru 2011 akan berjalan dengan baik, begitu sebaliknya. Mari berfikir jernih dan jauhkan segala kepetingan pribadi maupun golongan.

*) Kepala MTs. Darussalam Talun 2003-2007, Sekjen Guru Bantu (FKGBI) kab. Pekalongan 2005-2007,Guru SMP 1 Doro 2008-sekarang, Mahasiswa pascasarjana Unnes 2009

2 Komentar

Filed under pendidikan, politik, sosial

2 responses to “PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU JILID 1

  1. suprikhatin

    setuju …..penetapan kuota sertifikasi guru sarat dan rawan politik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s